Mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018, diumumkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit Kerja Kementerian Energi Selengkapnya
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membutuhkan 800 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari berbagai jurusan. Pendaftaran penerimaan CPNS di Kementerian ESDM ini akan dimumkan pada 20 Agustus—3 September 2014. Pembukaan Lowongan CPNS ini bertujuan untuk mengisi beberapa kebutuhan tenaga PNS di Kementerian ESDM, baik karena pensiunnya beberapa tenaga PNS maupun karena masih dibutuhkannya penambahan tenaga PNS, demikian pengumuman Kementerian ESDM melalui situs kementerian itu. Info CPNS Terbaru : Kementerian ESDM Buka 8000 Formasi Selengkapnya
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membutuhkan 800 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari berbagai jurusan. Pendaftaran penerimaan CPNS di Kementerian ESDM ini akan dimumkan pada 20 Agustus—3 September 2014. Adapun pelamar yang dibutuhkan dalam CPNS di Kementerian ESDM ini adalah lulusan S-1 teknik perminyakan , pertambangan, metalurgi, elektro arus kuat, geologi, kimia, hubungan internasional, ekonomi akuntansi , industri dan ilmu hukum, administrasi negara/publik, ilmu komunikasi, dan kearsipan. 800 Formasi CPNS Kementerian Energi Dan Sumber Selengkapnya
Kementerian atau yang resmi dengan Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah Selengkapnya
