Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2018, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditugaskan di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut Formasi Lowongan CPNS Kementerian Sosial Selengkapnya
Kementerian Sosial pada bulan Agustus 2015 ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi salah satu pegawai di lingkungan instansi mereka melalui program yang diselenggarakan oleh pihak Kemensos yaitu program Program Keluarga Harapan ( PKH ). Akan tetapi status kepegawaian dari rekrutmen kali ini bukan sebagai CPNS tetapi seleksi Non CPNS PKH oleh Kemensos dengan beberapa kriteria tertentu, oleh karena itu bagi masyarakat yang hendak mendaftar mohon dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mendaftar. Selengkapnya
cpnskementerian.info – Kementerian Sosial RI selaku Koordinator Seleksi Nasional Penerimaan CASN Formasi Nasional Khusus Disabilitas Tahun 2014 membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia Pria dan Wanita Penyandang Disabilitas yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Golongan III dan II untuk ditugaskan pada Kementerian/Lembaga di Wilayah Republik Indonesia sejumlah 300 (tiga ratus) formasi. Formasi Lowongan CPNS Khusus Disabilitas – Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah Selengkapnya
Kementerian atau yang resmi dengan Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah Selengkapnya
