Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018 , Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Kementerian Luar Negeri RI tahun anggaran 2018. Formasi Lowongan CPNS Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) – Kementerian Luar Negeri Selengkapnya
P E N G U M U M A N NOMOR : PENG/KP/262/09/2014/02 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LUAR NEGERI TINGKAT SARJANA (GOLONGAN III) DAN DIPLOMA III (GOLONGAN II) TAHUN ANGGARAN 2014 Merujuk Pengumuman Nomor: PENG/KP/222/09/2014/02 tanggal 1 September 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut : A. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI Jumlah pelamar yang melakukan registrasi online sampai dengan tanggal 16 September 2014 adalah 3.130 pelamar dengan rincian Diplomat Selengkapnya
Kebutuhan instansi pemerintahan akan tenaga-tenaga muda profesional yang fasih dalam berbahasa inggris merupakan nilai yang mutlak. Kebutuhan tersebut merupakan efek dari dimulainya Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi besar mulai berbenah diri untuk menghadapi era tersebut, termasuk menyiapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas. Para profesional muda tersebut yang nantinya akan berperan dalam pembangunan negara sebagai citra mereka sebagai pegawai pemerintahan. Lowongan CPNS Lulusan Selengkapnya
Kementerian atau yang resmi dengan Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah Selengkapnya
