Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018, bersama ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: Formasi Lowongan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup Selengkapnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dahulu Departemen Kehutanan, disingkat Dephut merupakan salah satu kementerian di republik Indonesia yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan. Kementerian Kehutanan dalam pembangunan kehutanan sebagai suatu rangkaian usaha diarahkan dan direncanakan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya hutan secara maksimal dan lestari. Tujuannya adalah untuk memadukan dan menyeimbangkan manfaat hutan dengan fungsi hutan dalam keharmonisan yang dapat berlangsung secara paripurna. Pada bulan November tahun 2015 ini pendaftaran pegawai Non CPNS Kementerian Selengkapnya
Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS berdasarkan surat keputusan kepala Biro Kepegawaian Nomor SK.10/PEG-1/2014 tanggal 12 September 2014 tentang penetapan pelamar yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes kompetensi dasar pengadaan CPNS Kementerian Kehutanan Formasi Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut : Seperti pada pengumuman dari Kementrian Kehutanan (KEMENHUT) bahwa pada tahun 2014 ini Kemennterian Kehutanan membuka formasi CPNS Kemenhut 2014 dari berbagai formasi dan pendidikan. Berikut ini adalah informasi terkait pengadaan CPNS di kementerian Selengkapnya
Kementerian atau yang resmi dengan Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah Selengkapnya
