Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2018, maka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Aria dan wanita untuk menjadi CPNS di lingkungan Kemnaker dengan Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan pada pengumuman ini Formasi Lowongan CPNS Kementerian Tenaga Kerja – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker (dahulu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Selengkapnya
Pilkada sebentar lagi akan dimulai pada bulan Desember tahun 2015 ini, untuk itu bagi pegawai negeri sipil hendaknya memperhatikan soal larangan bagi PNS untuk tidak menjadi anggota partai politik atau parpol. Aturan ini telah resmi dikeluarkan oleh pihak Kementerian PAN & RB untuk lebih mengatur tentang tata kelola kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, hal ini bertujuan agar para pegawai negeri sipil lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dibanding kepada kepentingan partai politik yang menaungi mereka apabila Selengkapnya
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar memberi tambahan kuota CPNS untuk 1000 petugas Balai Latihan Kerja (BLK). Tambahan kuota ini diserahkan kepada pemerintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Tambahan 1000 formasi CPNS BLK (Balai Latihan Kerja) ini otomatis akan menambah jumlah kuota formasi CPNS tahun ini, Sehingga bagi anda yang ingin melamar CPNS segera persiapkan diri anda karena Proses pendaftaran CPNS akan dimulai tanggal 20 Agustus 2014 Selengkapnya
Kementerian atau yang resmi dengan Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah Selengkapnya
